sukarno & legong peliata
Pariwisata di zaman kolonial Hindia Belanda dikenal dengan istilah toerisme (bahasa Belanda) atau tourism (bahasa Inggris) yang artinya kegiatan perjalanan bagi birokrat Pemerintahan Hindia Belanda, administrator perkebunan, pengusaha Belanda, pedagang non-pribumi dari satu kota ke kota lain di nusantara dengan mempergunakan fasilitas hotel sebagai sarana peristirahatan, makan-minum, pertemuan dan menginap.
Waktu itu sudah ada hotel di kota-kota seperti Batavia (Jakarta), Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Medan, Padang dan sebagainya. Disamping hotel, waktu itu juga sudah ada bungalow atau villa untuk peristirahatan mereka-mereka, seperti di Puncak Pass, Kaliurang, Kintamani, Malang, Malino, Brastagi, Prapat (Danau Toba) dan sebagainya.
Baik hotel, bungalow, villa atau pesanggrahan waktu zaman itu, sangat penting artinya buat birokrat pemerintah kolonial, para administrator perkebunan dan direktur perusahaan Belanda untuk tempat cuti, libur, istirahat dan sebagainya, karena kalau mau pulang mudik ke Negeri Belanda memakan waktu sangat lama, bisa memakan waktu 3-4 bulan dalam pelayaran melalui Selat Melaka, Samudera Hindia, menelusuri pantai benua Afrika, singgah di Tanjung Harapan (Cape of Good Hope) di Afrika Selatan, singgah di Selat Gibraltar di Samudera Atlantik, baru kemudian menuju kampung halaman di Negeri Belanda.
Perjalanan mudik begitu panjang, belum lagi balik ke Hindia Belanda (nusantara) begitu melelahkan naik kapal berlama-lama. Karena waktu itu belum ada Terusan Suez, belum ada perusahaan angkutan udara seperti sekarang.
Akibat perjalanan mengarungi Samudera Atlantik dan Samudera Hindia begitu lama dan melelahkan, para birokrat, administrator, direktur perusahaan beserta keluarga (yang punya anak dan istri) atau yang single memilih cuti, libur dan istirahat disini saja, tidak usah mudik ke Negeri Belanda.
Pedagang-pedagang anak negeri yang mempergunakan transportasi kapal laut untuk perdagangan antar-pulau, atau kereta-api antar-kota di pulau Jawa dan Sumatera, untuk keperluan makan-minum, istirahat dan menginap tersedia rumah penginapan atau losmen (lodgement) yang berlokasi dekat pelabuhan dan stasiun kereta-api.
Dunia pariwisata di negeri ini pada zaman itu, terbatas sampai apa yang diuraikan di atas. Belum ada gambaran yang lebih luas dari pada itu. Dunia perjalanan berada di tangan kelompok pejabat pemerintahan yang berdinas ke luar kota, birokrat yang sedang cuti, pengusaha yang sedang memasarkan produknya, pedagang yang sibuk melaksanakan transaksi, pembesar-pembesar dari Batavia sedang turne.
Hotel dan Losmen
Setelah Indonesia memproklamasikan diri sebagai Negara Republik Indonesia merdeka, kesibukan berkumpul dan bersidang bagi pimpinan pemerintahan di pusat dan daerah dari waktu ke waktu ternyata sangat perlu dan sering mesti dilangsungkan di berbagai tempat dan kota, maka kesibukan perjalanan mereka patut kiranya diatur dan dikoordinasikan di bawah Departemen (waktu itu Kementerian) Perhubungan.
Maka, di tahun 1947 lahirlah suatu badan disebut Hotel Negara dan Tourisme (Honet). Waktu itu Honet disibukkan dengan tugas mengatur urusan-urusan tempat penginapan (akomodasi), ruangan persidangan untuk perundingan serta transportasi bagi para utusan, delegasi dan peserta persidangan.
Dalam sidang kabinet, setelah negara RIS (Republik Indonesia Serikat) kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah memutuskan membentuk suatu panitia yang menjajagi kemungkinan dijadikan Tanah Air Indonesia sebagai Tourism Destination Area (Daerah Tujuan Wisata) dunia di bawah Kementerian Luar Negeri.
Senada dengan antusiasme ini, Kementerian Perdagangan merasa perlu mengatur lalu-lintas perdagangan produk komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan, migas dan jasa pelayanan (services) terkait dengan urusan devisa negara.
Untuk itu Kementerian ini memprakarsai terbentuknya Organisasi Perusahaan Sejenis (OPS). Organisasi-organisasi perusahaan sejenis ini lalu bermunculan, diantaranya lahirlah di tahun 1965 OPS Hotel dan Losmen.
Melihat gelagatnya, kegiatan-kegiatan terkait dengan tourisme (istilah pariwisata waktu itu belum ada) ternyata bervariasi sangat luas, maka tourisme dapat dipandang sebagai suatu industri.
Waktu itu Bank Industri Negara (kemudian jadi Bapindo) membentuk perusahaan dengan nama PT Natour (National Tourism) dipimpin oleh Singgih dan S. Hardjomigoeno, kemudian berdiri Yayasan Tourisme Indonesia dipimpin Prof. Dr. Hendarmin dan Sri Budoyo pada tahun 1955.
Yayasan Tourisme Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musyawarah Nasional Tourisme di daerah Tugu – Jawa Barat pada tanggal 12-14 Januari 1957, yang menghasilkan kesepakatan mengubah nama dan anggaran dasarnya menjadi Dewan Tourisme Indonesia (DTI) dengan pengurus terpilih Sri Sultan Ha-mengku Buwono IX sebagai Ketua dan Sri Budoyo sebagai Wakil Ketua. Ke-hadiran Dewan Tourisme ini membawa nafas baru dalam perkembangan awal tourisme di negeri ini.
Dengan berdirinya Dewan Tourisme Indonesia (DTI) di bawah pimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, disamping memprakarsai promosi dan pemasaran tourisme dalam dan luar negeri, atas persetujuan Presiden Soekarno, angkatan muda dengan latar belakang tentara pelajar dikirim ke berbagai negara untuk mempelajari masalah-masalah tourisme.
Mereka ini adalah Hari Hartono dan Sutopo Yasa-mihardja ke Jerman, Rachmat Gunadi, Darmadji Satiman, Hanafi Sastradipradja, Armijn Z.K., A.A.A. Putra, Peter Suhardjo ke Swiss, Gembel Sudijono, Machfud Sungkar, Suharko ke Ame-rika Serikat, Sani Sumakno, Machfud Purnawarman ke Jepang, Herman Maktal ke Kanada dan Nyoman S Pendit ke India.
Untuk secara langsung mempersiapkan sumber daya manusia (SDM), berkat persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Jepang, 42 orang angkatan muda dikirim ke Tokyo untuk on the job training di Hotel Okura selama enam bulan, dipersiapkan setelah selesai tugas di Tokyo itu kembali ke Indonesia untuk bekerja di 4 hotel: Hotel Indonesia (Jakarta), Hotel Ambarukmo (Yogyakarta), Hotel Samudera Beach (Pelabuhan Ratu - Jawa Barat) dan Hotel Bali Beach (Sanur – Denpasar) yang kesemuanya siap dioperasikan awal tahun 1962 sebagai sarana akomodasi untuk turis luar negeri.
Di Jakarta saya (NSP) ditugaskan Pak Sultan memimpin Guide Course 40 mahasiswa (1962-1964). Inilah merupakan cikal-bakal modal pertama sebagai sumber daya manusia (SDM) yang disiapkan oleh DTI, tidak oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan juga tidak oleh Kementerian Perhubungan yang memang mau agar sektor tourisme ada di bawah wewenangnya. Namun mempersiapkan SDM tidak dilakukan.
Di sinilah kesempatan baik bagi Dewan Tourisme Indonesia (DTI) di bawah pimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono IX tampil ke depan. Antara Presiden Sukarno dan Sri Sultan telah terjalin persahabatan bersifat pribadi sejak ibukota Republik Indonesia hijrah dari Jakarta Yogyakarta. Antara keduanya terdapat persamaan visi tentang tiga hal: Olahraga, Kepanduan dan Tourisme.
Bagi Sri Sultan Hamengku Buwono IX, olahraga, kepanduan dan tourisme adalah hobby, bagi Presiden Sukarno, ketiga-tiganya adalah wahana pendidikan dan nation and character building. Ibarat peribahasa ”Pucuk dicinta ulam tiba”.
Promosi
Setelah pemerintah menerima laporan dari Panitia kemungkinan tourisme dapat menghasilkan devisa ranking ke-8 di bawah komoditi minyak dan gas bumi, hasil pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan dan sebagainya, peluang ini dipergunakan oleh DTI untuk memprakarsai promosi dan pemasaran tourisme dalam dan luar negeri.
Promosi dan pemasaran harus dilakukan demi menarik minat dunia internasional akan potensi Indonesia dalam sektor tourismenya. Potensi yang dimaksud, baik oleh Sri Sultan maupun Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia, terletak pada seni budaya, komoditi hasil yang terkandung dalam bumi pertiwi Nusantara serta keindahan & keajaiban alam tropis khatulistiwa dimana Indonesia terletak.
Untuk itu Sri Sultan meminta saran dan pendapat Bung Karno atas gagasan diselenggarakannya sebuah pameran terapung dengan nama Indonesia Floating Fair 1961, membawa rombongan seni budaya Indonesia dari berbagai daerah serta komoditi produk hasil bumi Nusantara yang merupakan komoditi ekspor paling diminati dunia internasional, berkeliling Samudera Pasifik dengan persinggahan di kota-kota Singapura, Manila, Hong-Kong, Yokohama, Osaka, Kobe dan Honolulu dengan mempergunakan kapal Tampomas yang disulap menjadi kapal pameran terapung. Di Honolulu Indonesia Floating Fair 1961 tampil memukau sebagai pancingan untuk PATA menyelenggarakan Annual Conference 1963 di Jakarta – Indonesia.
Selanjutnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku ketua Dewan Tourisme Indonesia terus berkonsultasi dengan Bung Karno. Sebagai contoh, Sri Sultan berpendapat event kompetisi olahraga terbesar dapat merupakan daya tarik (obyek) tourisme yang mampu menyerap ratusan ribu pengunjung menyaksikan berbagai atraksi pertandingan cabang olahraga bergengsi. Demikianlah Ganefo (Games of the New Emerging Forces) diselenggarakan di Jakarta, 10-22 November 1963.
Tidak ketinggalan gagasan Sri Sultan untuk mengangkat makanan dan buah-buahan dari seluruh penjuru Tanah Air harus ditampilkan sebagai daya tarik tourisme, betapa kaya dan bervariasinya makanan dan buah-buahan negeri yang namanya Nusantara ini. Demikianlah pada waktu berlangsungnya Ganefo di kompleks Gelora Bung Karno Senayan – Jakarta, di Wisma Nusantara yang terletak di Jalan Harmonie – Jakarta Pusat berlangsung pula Food and Fruit Festival of Indonesia. Bukan main Food and Fruit Festival of Indonesia 1962 ini ! Makanan dari seluruh penjuru tanah air beraneka warna, buah-buahan segala jenis dan variasi dari Sabang sampai Merauke dipajang sangat marak dan wah !
Konperensi Asia Afrika
Konperensi Asia-Afrika tahun 1955 di Gedung Merdeka – Bandung yang diprakarsai oleh Bung Karno adalah salah satu bentuk kegiatan dunia tourisme yang dalam istilah teknis-operasional disebut MICE (Meeting, Incentive, Conference & Exhibition).
Kota Bandung yang dikenal sebagai Kota Kembang waktu itu menjadi sangat terkenal karena yang hadir dalam konperensi akbar tersebut adalah pemimpin 29 negara dari Asia dan Afrika termasuk Indonesia antara lain Presiden Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Perdana Menteri Pandit Yawaharlal Nehru dari India, Perdana Menteri Chou En Lai dari RRC, Presiden Ho Chi Minh dari Viet Nam Utara, Perdana Menteri U Nu dari Birma, Raja Norodom Sihanouk dari Kambodia, Carlos P. Romulo sebagai utusan khusus dari Filipina, Menteri Negara Tatsunoke Takasaki dari Jepang, Perdana Menteri Mohammad Ali dari Pakistan, Perdana Menteri Sir John Kotelawala dari Sri Lanka, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo sebagai Ketua Konperensi dan dibuka oleh Bung Karno selaku tuan rumah.
Konperensi Asia-Afrika ini melahirkan Dasa Sila Bandung, resminya bernama Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation, memberi inspirasi positif kepada negara-negara muda yang baru memperoleh kemerdekaannya di dua benua ini.
Sungguh jauh jangkauan visi Bung Karno waktu itu tentang dunia kepariwisataan.
Gagasan Bung Karno untuk membangun Monumen Pancasila terdiri dari lima tempat ibadah persembahyangan umat Buddha, Hindu, Islam, Katolik dan Kristen Protestan di sekeliling Lapangan Banteng – Jakarta adalah salah satu ide agung Bung Karno yang membayangkan: mulai dari Bandar Udara Kemayoran sebagai pintu gerbang masuk wilayah Republik Indonesia, para tamu negara akan diantar ke Istana Merdeka dengan melewati Gedung Kesenian di Pasar Baru terus berkeliling Lapangan Banteng dimana berdiri lima (panca) tempat persembahyangan (sila) yaitu Kathedral (sudah ada) Gereja Kristen Protestan di sebelah timur (tempat gedung Departemen Keuangan), Wihara Buddha di sebelah selatan (sekarang hotel Borobudur), Pura Hindu di sebelah barat (sekarang gedung Departemen Agama), kemudian Mesjid Islam (sekarang sudah berdiri Mesjid Istiqlal) terus melalui Jalan Veteran Satu menuju Medan Merdeka tempat berdirinya Monumen Nasional (Monas) yang sekarang dan paling akhir masuk Istana Merdeka di Jalan Merdeka Utara tempat kediaman resmi Presiden Republik Indonesia. Di tengah-tengah Lapangan Banteng Jakarta berdiri patung ”Pembebasan” dimaksudkan sebagai pernyataan : ”Bangsa yang besar mengagungkan ilmu pengetahuan, peradaban, seni-budaya, komunikasi global melalui pariwisata”.
Kepada kelompok pejuang kemerdekaan dari Bali di bawah pimpinan I.B. Putra Manuaba ini dimana saya (NSP) termasuk di dalamnya Bung Karno berpesan supaya dibuatkan maket Pura Hindu yang megah seirama dengan Pura Besakih di Bali untuk Jakarta. Namun gagasan Bung Karno ini tinggal gagasan, tak pernah terwujud dalam kenyataan sampai beliau meninggalkan kita semua pada tanggal 21 Juni 1970.
Emansipatoris
Seperti halnya Bung Karno, Sri Sultan juga berpendapat bahwa Indonesia perlu memiliki istilah yang patut dijadikan pegangan akan arti suatu perjalanan dimana mereka yang mengadakan perjalanan dengan motivasi yang bersifat emansipatoris terhadap seni budaya masyarakat yang dikunjungi untuk dijadikan pegangan dengan menghindari apa yang dinamakan tourist culture, melainkan menjunjung cultural tourism masyarakat setempat yang menjadi obyek kunjungan.
Untuk itu Bung Karno meminta Sri Sultan untuk mencarikan istilahnya. Pak Sultan menugaskan saya (NSP) untuk menghadap tokoh budayawan mohon petunjuk. Secara terpisah dua orang budayawan Indonesia terkemuka waktu itu dimohon pertimbangannya, yaitu Prof. Mr. Moh. Yamin dan Prof. Dr. Prijono, yang memberi istilah pariwisata untuk pengganti istilah tourism atau travel, yang konotasinya biasa terkait dengan selera rasa pleasure, excitement, entertainment, adventure dan sejenisnya.
Istilah pariwisata terlahir dari bahasa Sanskerta yang komponen-komponennya terdiri dari:
pari - penuh, lengkap, berkeliling
wis(ama) - properti, rumah, kampung, - pergi terus menerus
yang bila dirangkai menjadi satu kata melahirkan istilah pariwisata, berarti: pergi secara lengkap meninggalkan rumah (kampung) berkeliling terus-menerus. Dalam operassionalnya istilah pariwisata sebagai pengganti istilah asing tourism atau travel diberi makna oleh Pemerintah Indonesia ”Mereka yang meninggalkan rumah untuk mengadakan perjalanan tanpa mencari nafkah di tempat-tempat yang dikunjungi sambil menikmati kunjungan mereka”.
Dengan lahirnya istilah pariwisata, maka Dewan Tourisme Indonesia (DTI) resmi tampil dengan nama Dewan Pariwisata Indonesia (Depari) pada tanggal 16 Agustus 1961 dirayakan di Jalan Diponegoro 25 Jakarta Pusat sebagai kantor Pusat Depari.
Depari menjadi tuan rumah 12th Annual Conference PATA 1963, atas nama Pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Sri Sultan, dibuka resmi oleh Presiden Sukarno di Hotel Indonesia – Jakarta dengan Promotion Workshop di Gedung Merdeka Bandung. Inilah PATA Conference 1963 pertama diadakan di Indonesia dan paling meriah pada zamannya PATA waktu itu, dimana saya (NSP) bertugas sebagai Conference Secretary.
Sebagai kelanjutan usaha dan upaya Depari melakukan kampanye pemasaran dan promosi pariwisata, Sri Sultan mengundang Ketua Umum INTOURIST dari Uni Soviet, Mr. Ankudinov dan Ketua Umum WATA (World Association of Travel Agencies) Mr. Dedina dari Perancis ke Indonesia. Selama di Indonesia kedua tokoh pariwisata dunia itu mengadakan kunjungan kehormatan kepada Presiden Sukarno.
Sebagai puncak kegiatan di tahun 1964-1965, Indonesia mengambil bagian dalam kegiatan New York World’s Fair 1964-65 dengan menampilkan sebuah Pavilion Indonesia bertingkat dua dengan gapura Bali yang megah, dilengkapi pameran segala macam produk komoditi ekspor Indonesia, pentas seni-budaya bangsa dari Sabang sampai Merauke setiap hari, dengan All Indonesia Review pada waktu week-end. Ramai dan meriah!
Nyoman S. Pendit; Penulis adalah Direktur Pengembangan Pariwisata
Sumber: Sinar Harapan, Sabtu, 1 September 2001
No comments:
Post a Comment